Bantu Masyarakat Miskin, MA Tempuh Empat Strategi

Ketua Mahkamah Agung Harifin A Tumpa ketika memberi sambutan dalam acara Peluncuran Laporan Hasil Penelitian Akses Terhadap Keadilan yang diselenggarakan PEKKA.

Jakarta l badilag.net

Bagi Mahkamah Agung, program bantuan hukum untuk masyarakat miskin bukanlah slogan belaka. Selain diamanatkan oleh konstitusi, UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman secara tegas juga mengharuskan lembaga peradilan membantu masyarakat miskin agar dapat mengakses keadilan.

“Karena itu, diperlukan strategi nasional untuk melaksanakannya,” ujar Ketua MA Harifin A Tumpa, dalam acara Peluncuran Laporan Hasil Penelitian Akses Terhadap Keadilan, di Jakarta, Senin (19/7/2010). Penyelenggara acara ini adalah PEKKA—sebuah LSM yang mengkaji dan mengadvokasi perempuan kepala keluarga.

Harifin mengatakan, untuk membantu masyarakat miskin di bidang hukum, MA telah menetapkan empat strategi. Strategi pertama ialah perlunya transparansi biaya perkara. “Alangkah idealnya sesaat setelah putusan dibacakan, pengembalian sisa panjar biaya perkara dapat dikembalikan,” ungkapnya.

Strategi kedua ialah pelayanan yang cepat. Harifin mencontohkan, salinan putusan yang diberikan pada hari yang sama dengan pembacaan putusan dapat menghemat waktu pencari keadilan.

Strategi ketiga, perlu ada sosialiasi bahwa masyarakat yang tidak mampu dapat berperkara tanpa dipungut biaya.

Dan strategi keempat, perlu ada dana bantuan hukum di luar dana untuk biaya perkara. Misalnya untuk memanggil saksi-saksi dan pelaksanaan eksekusi. “Karena praktiknya, untuk eksekusi, pihak yang menang perlu membayar dulu supaya eksekusi bisa dilakukan,” tandasnya.

Harifin mengatakan, pihaknya sangat menyadari bahwa mayoritas pihak berperkara di pengadilan adalah masyarakat miskin. Mengutip hasil penelitian PEKKA, pengguna PA berpenghasilan rata-rata Rp200 ribu/ bulan. Padahal, secara nasional, rata-rata biaya berperkara di PA adalah Rp789.260. “Atau empat kali lipat dari pendapatan rata-rata,” bebernya.

Karena itu, MA menyediakan anggaran yang cukup besar untuk memberi bantuan hukum kepada masyarakat tidak mampu. Untuk peradilan agama, pada tahun 2011, MA mengalokasikan anggaran sebesar Rp11 miliar. Dana sebesar itu akan digunakan untuk menggelar minimal 11550 perkara prodeo dan 170 sidang keliling.

Harapkan koordinasi

Pada kesempatan yang sama, Dirjen Badilag Wahyu Widiana menegaskan kembali bahwa pengadilan agama bersifat pasif, tidak boleh mencari perkara. Namun demikian, pengadilan agama juga diberi tanggung jawab besar untuk membantu masyarakat miskin untuk memperoleh keadilan. “Targetnya 11.550 perkara prodeo untuk tahun anggaran 2011,” Wahyu membeberkan.

Dalam posisi demikian, pengadilan agama memerlukan mitra agar program-programnya strategisnya terlaksana dengan baik. Di samping itu, juga agar anggaran untuk bantuan hukum bisa dialokasikan dengan efektif.

Dirjen Badilag Minta Warga PA Ubah Mindset Pelayanan Kepada Masyarakat Miskin

Jakarta | badilag.net

Dirjen Badilag, Wahyu Widiana, mendesak warga Peradilan Agama untuk merubah pola pikir (mindset) atas pelayanan terhadap para pencari keadilan yang miskin dan terpinggirkan. “Masih banyak diantara kita yang masih berpikir fasilitas prodeo itu bukan urusan pengadilan. Akibatnya anggaran prodeo tidak ikut dianggarkan,” kata Dirjen.

Dirjen menegaskan hal tersebut dalam rapat koordinasi seluruh pejabat Ditjen Badilag pagi ini Senin (12/7/2010). Rakor ini sebagai bentuk rencana aksi Ditjen Badilag usai mengikuti kunjungan kerja tentang bantuan hukum di Australia, 5-9 Juli kemarin.

“Ada kesan juga prodeo itu tidak menguntungkan pengadilan. Mindset seperti itu salah. Orang miskin itu harus dibantu dalam mengakses pengadilan,” tegasnya lagi. “Mungkin sebagian berpikir kok PA disuruh memperbanyak perkara. Kita tidak ingin itu (banyak perkara), tapi kan fakta menunjukkan banyak sekali orang miskin yang tidak bisa mengakses pengadilan,” katanya.

“Bahkan jika kita melihat ‘posbakum’ di pengadilan Australia, semua orang baik kaya maupun miskin dilayani secara sama. Kalau kita belum mampu melayani semua lapisan masyarakat, maka paling tidak kita harus mengutamakan orang miskin,’ ungkap Dirjen.

Berkaitan dengan posbakum, Dirjen juga mengutarakan bahwa pada 2011 nanti keberadaan posbakum akan dilakukan secara bertahap. Posbakum untuk sementara akan disediakan di pengadilan agama yang terletak di ibukota provinsi, kelas IA dan juga kelas IB yang perkaranya banyak.

Data dan Informasi

Selain masalah mindset pelayanan prodeo, Dirjen menyebut hal lainnya yang harus benar-benar ditingkatkan di lingkungan PA, yakni tentang data.

“Saya minta masalah data ini, terutama tentang prodeo dan sidang keliling benar-benar ditangani secara serius baik oleh lingkungan Ditjen Badilag maupun warga PA dan PTA. Akurasi datanya harus benar-benar bisa dipertanggung jawabkan,” tegas Dirjen.

SELAMAT DAN SUKSES

Ketua , Wakil Ketua , Hakim, Panitera / Sekretaris , Pejabat Struktural
dan Fungsional beserta Staf Pengadilan Agama Rembang Mengucapkan Selamat atas Wisuda
Drs. Syamsul Arifin, SH.MH
Pada Hari Kamis Tanggal 15 April 2010.
Program Magister (S2) Ilmu Hukum Universitas Sultan Agung Semarang

Semoga segala ilmu yang didapatkan selama kuliah dapat berguna bagi seluruh masyarakat luas.Amien.

PENYERAHAN SURAT KEPUTUSAN PEJABAT KEPANITERAAN PENGADILAN AGAMA
DI LINGKUNGAN PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG

Semarang│pta-semarang.go.id (8/02)

Sebanyak 34 orang pejabat Kepaniteran Pengadilan Agama di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada hari ini Senin, 8 Pebruari 2010 menerima SK yang secara simbolis telah diserahkan oleh Drs. H. Chatib Rasyid, SH.MH. (Ketua PTA Semarang) kepada Drs. H. Mukhidin (Panitera/Seketaris PA Blora). Bertempat di ruang Aula PTA Semarang terdapat 3 orang yang menerima SK sebagai Panitera/Sekretaris, 7 orang menerima SK sebagai Wakil Panitera dan 24 orang menerima SK sebagai Panitera Muda.

Mutasi dan promosi jabatan merupakan hal yang rutin dilakukan demi untuk pemerataan dan penyegaran pada instansi yang ada. Jadi hal tersebut merupakan suatu kebutuhan instansional yang tidak dapat dicegah dan ditunda-tunda dan otomoatis akan berjalan tanpa bisa dibendung. “...mutasi semacam ini otomatis akan berhenti bila Bapak, Ibu, Saudara sudah pensiun atau meninggal dunia....”, demikian dijelaskan Chatib Rasyid.