Home ARTIKEL HUKUM

Eksekusi Antara Teori dan Praktik

Eksekusi Antara Teori dan Praktik Dalam Hukum Perdata

Oleh: Drs. H. Tarsi, S.H.,M.HI*

Disajikan pada acara rakerda para Ketua, Wakil Ketua, dan Pansek

se-wilayah PTA Banjarmasin, Februari 2011

I. Pendahuluan

Eksekusi putusan perkara perdata merupakan ujung dari proses beracara dalam perkara perdata yang ditunggu-tunggu oleh pihak yang menang. Bagi pihak yang kalah merupakan proses awal untuk menggagalkan at paling tidak untuk mengulur-ulur waktu.

Bagi para ketua pengadilan tingkat pertama, khususnya KPA merupakan salah satu bagian dari tugas dan wewenangnya yang kadang-kadang cukup merepotkan, karena teori-teori eksekusi seringkali dalam praktiknya tidak dijumpai sehingga ketua Pengadilan Agama mengambil langkah-langkah kebijakan demi terlaksananya eksekusi secara tuntas.

Adanya informasi surat-surat masuk ke Mahkamah Agung yang bernada tidak puas atas perlakuan KPA, dari pihak Pemohon eksekusi melaporkan bahwa KPA mengulur-ulur jalannya eksekusi sepertinya belum siap menghadapi problematika seperti ini, sebaliknya dari tereksekusi menuduh KPA melanggar hukum dan lain-lain.

Untuk selengkapnya silahkan klik DISINI

Positivisasi Hukum Islam Dalam NKRI

Positivisasi Hukum Islam Dalam  Negara Hukum Republik Indonesia

Oleh Drs. H. Abd. Rasyid As’ad, MH.

(Hakim Pengadilan Agama Mojokerto)

 

PENDAHULUAN

Di dalam penjelasan Pembukaan UUD 1945, bahwa Indonesia ada Negara hukum (rechstaats) bukan negara kekuasaan (machtstaats). Sehingga oleh karena itu, setiap penyelenggaraan Negara dan pemerintahan selalu didasarkan pada  peraturan dan perun dang-undangan. Selain itu, dalam Pasal 29 Ayat (1) UUD 1945 dinyatakan, “Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa”. Meski demikian,  Negara Republik Indonesia tidak menganut faham teokrasi yang mendasarkan pada ideology agama tertentu dan tidak juga Negara sekuler yang tidak memperdulikan ajaran agama. Di Indonesia relasi agama dan Negara amat sinergi  dan pada posisi dikotomi yang memisahkan antara Negara dengan agama. Legitimasi keberadaan agama di dalam Negara Hukum Republik Indonesia (NKRI) serta  untuk menjalankan  ibadah bagi setiap penganut agama dan kepercayaannya dilindungi secara konstitusional.

Untuk selengkapnya silahkan klik DISINI

Pembaruan Hukum Dalam Teori Socio-Legal Studies

Aplikasi Pembaruan Hukum Dalam Teori  Socio-Legal Studies

Oleh : Alimuddin, S.Hi

PROLOG

Para pakar teori hukum memberikan definisi tentang teori hukum beragam macam pandangan, dari sudut pandang yang berbeda dan latar belakang pendidikan yang berbeda pula. Sebut saja  Hans Kelsen, ia memberikan definisi teori hukum dengan istilah, "…Legal theory as a theory of norms is not concerned with  the effectiveness of legal norms.” Perkembangn ilmu dan teknologi yang sangat pesat pada abad keduapuluh mendorong Kelsen untuk mengangkat ilmu hukum untuk  bisa maju sederajat dengan kemajuan sains waktu itu.

Kelsen ingin membuktikan bahwa ilmu hukum itu tidak subyektif melainkan obyektif, sama dengan sains  yang lain. Ia harus membangun teori yang mengatasi subyektivitas pembuat undang-undang. A theory of law is formal. Tidak boleh mengandung muatan nilai, kepentingan dan lain-lain.

B. Arief Sidharta menyatakan bahwa teori ilmu hukum (rechtstheorie) secara umum dapat diartikan sebagai ilmu atau disiplin hukum yang dalam perspektif interdisipliner dan eksternal, secara kritis  menganalisis  berbagai aspek gejala hukum, baik tersendiri maupun dalam kaitan keseluruhan, baik dalam konsepsi teoritisnya mau pun dalam pengejawantahan praktisnya, dengan tujuan untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik dan memberikan penjelasan sejernih mungkin tentang bahan hukum yang tersaji dan kegiatan yuridis dalam kenyataan masyarakat. Obyek telaahnya adalah gejala umum dalam tatanan hukum positif yang meliputi analisis bahan hukum, metode dalam hukum dan kritik ideologikal terhadap hukum ( Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum, 2000 : 122).

Untuk selengkapnya silahkan klik DISINI

Seluk Beluk Wakaf Tunai

SELUK BELUK WAKAF TUNAI DI INDONESIA

(Kajian Yuridis Normatif dan Beberapa Titik Singgung Kewenangan Pengadilan Agama)

 

Oleh:

Jasmani Muzayin, S.H.[1]

ABSTRAKS

Bagi masyarakat muslim Indonesia, wakaf sudah lama dikenal sejak masuknya Islam di Indonesia itu sendiri, dan biasanya pemahaman masyarakat terhadap wakaf tersebut adalah dalam bentuk wakaf tanah atau bangunan. Akan tetapi wakaf dalam bentuk uang (wakaf tunai) sampai saat ini tampaknya dapat diasumsikan belum banyak dipahami dengan baik oleh sebagian dari mereka kendatipun mayoritas bangsa Indonesia beragama Islam. Di Indonesia wakaf tunai sebagai bagian dari hukum wakaf keberadaannya kini telah diatur dengan jelas dan pasti oleh hukum positif sejak lahirnya UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Lalu bagaimana karakteristik wakaf tunai mulai dari soal teknis pelaksanaannya sampai kepada penyelesaian sengketa yang mungkin terjadi di waktu kemudian?

Untuk melihat artikel seluruhnya silahkan Anda klik DISINI

 


[1] Penulis adalah Hakim Pengadilan Agama Rembang

 

 

Masalah Nafakah Yang Bersifat Materiil Dari Suami Pada Istri Dalam Hukum Islam

MASALAH NAFAKAH YANG BERSIFAT MATERIIL DARI SUAMI PADA ISTRI DALAM HUKUM ISLAM

Oleh : Drs. H. Jojo Suharjo

Ketua Pengadilan Agama Rembang

PENDAHULUAN

Bismillahirrahmanirrahim

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan banyak kenikmatan diantaranya nikmat kesehatan sehingga masih dikaruniai umur panjang dan dapat kembali membaca tulisan-tulisan tersebut dibawah ini. Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW.

Read more: Masalah Nafakah Yang Bersifat Materiil Dari Suami Pada Istri Dalam Hukum Islam