Home Profil Personil MENU UTAMA PROFIL PENGADILAN

Daftar Pejabat

DAFTAR PEJABAT/PEGAWAI PENGADILAN AGAMA REMBANG TAHUN 2014

Jumlah Pejabat/Pegawai Pengadilan Agama Rembang tahun 2014 sebanyak 19 orang, dan tenaga honorer sebanyak 8 orang. Adapun nama pegawai Pengadilan Agama Rembang adalah sebagai berikut:

No.

Nama & NIP

Jenis Kelamin

Pangkat/Gol.Ruang

Jabatan

1

Drs. H. Ilham Suhrowardi,M.H.

NIP.19630614.199103.1.005

Laki-laki

Pembina Utama Muda (IV/c)

Hakim Madya Utama/Ketua

2

Drs. Ali Mufid

NIP.19640601.199203.1.002

Laki-laki

Pembina Tk.I (IV/b)

Hakim Madya Muda/Wakil Ketua

3

Drs. Sukarno, S.H

NIP.19500304.197603.1.004

Laki-laki

Pembina Utama Muda (IV/c)

Hakim Madya Utama

4

Drs. M.A. Suhadi

NIP.19550818.198603.1.006

Laki-laki

Pembina Tk.I (IV/b)

Hakim Madya Muda

5

Drs. Ali Ahmadi

NIP.19630321.199303.1.001

Laki-laki

Pembina Tk.I (IV/b)

Hakim Madya Muda

6

Drs. Arief Nooryadi,M.H.

NIP.19680424.199403.1.007

Laki-laki

Pembina Tk.I (IV/b)

Hakim Madya Muda

7

Drs. Humaidi

NIP.19601111.199203.1.002

Laki-laki

Pembina (IV/a)

Hakim Madya Pratama

8

Jasmani, S.H.

NIP.19591221.198403.1.001

Laki-laki

Pembina (IV/a)

Hakim Madya Pratama

9

Drs. H. Maskur

NIP.19610425.198803.1.002

Laki-laki

Pembina (IV/a)

Panitera/Sekretaris

10

Hensri Handayani, S.H.

NIP.19580110.198303.2.002

Perempuan

Penata Tk.I (III/d)

Wakil Panitera

11

Sufa'at, S.H.

NIP.19620302.198902.1.002

Laki-laki

Penata Tk.I (III/d)

Wakil Sekretaris

12

Syibrowi, S.H.

NIP.19580530.199403.1.001

Laki-laki

Penata Tk. I(III/d)

Panmud Hukum

13

H.Saerozi,S.H

NIP.19591014.199001.1.001

Laki-laki

Penata Tk.I (III/d)

Panmud Gugatan

14

Kusnan,S.H

NIP.19690204.199203.1.004

Laki-laki

Penata Tk.I(III/d)

Panmud Permohonan

15

Kastari,S.H.

NIP.19690717.199403.1.003

Laki-laki

Penata Tk.I(III/d)

Panitera Pengganti

16

Mahmudi,S.Ag

NIP.19721217.200112.1.002

Laki-laki

Penata (III/c)

Panitera Pengganti

17

Siti Nor Safa’atun,S.Th.I

NIP.19790215.200604.2.004

Perempuan

Penata (III/c)

Kaur Perencanaan dan Keuangan

18

Nurul Huda

NIP.19710514.199403.1.002

Laki-laki

Penata Muda Tk. I (III/b)

Kaur Umum

19

Heri Kurniawan, S.T.

NIP.19811117.201101.1.005

Laki-laki

Penata Muda(III/a)

Kaur Ortala dan Kepegawaian

 

Berikut Nama-nama Tenaga Honorer Pengadilan Agama Rembang:

No.

Nama

Jenis Kelamin

Bertugas Sebagai

1

Sa’at

Laki-laki

Sopir

2

Sutomo

Laki-laki

Satpam

3

Suparman

Laki-laki

Satpam

4

Munawwaroh,S.Ag

Perempuan

Pramubakti

5

Fatimah,S.Ag

Perempuan

Pramubakti

6

Sholikhah

Perempuan

Pramubakti

7

Ali Imron,A.Md.Kom

Laki-laki

Pramubakti

8

Muhammad Sahal, S.Kom

Laki-laki

Satpam

 

 

Keadaan Perkara

KEADAAN PERKARA PENGADILAN AGAMA REMBANG KELAS IB

Berikut ini keadaan perkara Pengadilan Agama Rembang yang diterima, diputus dan sisa perkara dari tahun 2010 sampai tahun 2013:

 

Tahun

Perkara

Diterima

Diputus

Sisa

2010

1.337

1.116

221

2011

1.236

1.986

243

2012

1.296

1.239

300

2013

1.662

1.345

318

 

 

Dasar Hukum Pembentukan

DASAR HUKUM PEMBENTUKAN PENGADILAN AGAMA REMBANG

Pengadilan Agama Rembang berdiri sejak zaman kolonial Belanda yang dibentuk berdasarkan staatblad tahun 1882 nomor 152 dan staatblad tahun 1937 nomor 116 dan 610, dengan nama Priesterrad/Rad Agama, kemudian berdasarkan Javansche Courant Nomor 25 Tahun 1948 diganti dengan nama Penghulu Serechten.

Sekilas Kabupaten Rembang

GAMBARAN UMUM KABUPATEN REMBANG

A.     LETAK WILAYAH GEOGRAFIS

Kabupaten Rembang terletak di sebelah utara bagian timur Provinsi Jawa Tengah  dengan posisi lintang berada pada 111°00' - 111°30' BT dan 6°30' - 7°6' LS. Dengan topografi yang sangat lengkap yaitu daerah pantai, dataran rendah, dataran tinggi dan pegunungan, dengan jenis tanah terdiri atas kandungan mediterial, grumosal, aluvial, andosal dan regasal. Memiliki wilayah dengan luas 1.014,08 km², dan diapit oleh Laut Jawa di sebelah utara dan Pegunungan Kedeng Utara di sebelah selatan. Batas-batas administratif Kabupaten Rembang adalah:

- Bagian Utara               : Laut Jawa

- Bagian Timur               : Kabupaten Tuban (jawa Timur)

- Bagian Selatan            : Kabupaten Blora

- Bagian Barat               : Kabupaten Pati

Berikut ini peta wilayah Kabupaten Rembang:

B.    LUAS WILAYAH

Kabupaten Rembang terbagi menjadi 14 kecamatan, 287 desa dan 7 kelurahan. Kecamatan yang memiliki luas wilayah terbesar adalah Kecamatan Sale (10.714 ha) disusul Kecamatan Bulu (10.240 ha). Luas wilayah Kabupaten Rembang 101.408 Ha merupakan wilayah kabupaten yang cukup luas dibandingkan dengan Kabupaten atau kota lainnya di Provinsi Jawa Tengah. Data luas wilayah kecamatan di Kabupaten Rembang tersaji pada tabel sebagai berikut :

No

Nama Kecamatan

Luas Wilayah (ha)

1

Sumber

7.673

2

Bulu

10.240

3

Gunem

8.020

4

Sale

10.714

5

Sarang

9.133

6

Sedan

7.964

7

Pamotan

8.156

8

Sulang

8.454

9

Kaliori

6.150

10

Rembang

5.881

11

Pancur

4.594

12

Kragan

6.166

13

Sluke

3.759

14

Lasem

4.504

 

Jumlah

101.408

C.     KEPENDUDUKAN

Jumlah penduduk di Kabupaten Rembang tahun 2007 s.d. 2012 dapat dibaca pada Tabel berikut ini :

Tahun

Jenis Kelamin

Total

Pertumbuhan

Laki-laki

Perempuan

2007

291.106

292.128

583.234

 

2008

292.844

293.743

586.587

0.57%

2009

294.380

295.439

589.819

0.55%

2010

296.253

297.107

593.360

0.60%

2011

298.244

299.018

597.262

0.66%

2012

299.728

300.549

600.277

0.50%

Tingkat kepadatan penduduk di Kabupaten Rembang rata – rata sekitar 589 jiwa / Km, Kecamatan dengan kepadatan penduduk tertinggi berada di Kecamatan Rembang dan terendah di Kecamatan Bulu.

D.     MATA PENCAHARIAN

Secara umum penduduk kabupaten Rembang bermata pencaharian dengan memanfaatkan Hasil Sumber Daya Alam seperti Hasil Perikanan Laut, Garam, Hasil Tambang, Legen, Siwalan, Ndog Jungan, Kawis, Batik Lasem.

Sejarah Pembentukan

SEJARAH PEMBENTUKAN

Perjalanan kehidupan sejarah pengadilan agama mengalami pasang surut. Adakalanya wewenang dan kekuasaan yang dimilikinya sesuai dengan nilai-nilai Islam dan kenyataan yang ada dalam masyarakat. Pada kesempatan lain dan wewenangnya dibatasi dengan berbagai kebijakan dan peraturan perundang-undangan, bahkan seringkali mengalami berbagai rekayasa dari penguasa (kolonial Belanda) dan golongan masyarakat tertentu agar posisi pengadilan agama melemah.

Sebelum Belanda melancarkan politik hukumnya di Indonesia, hukum Islam sebagai hukum yang berdiri sendiri telah mempunyai kedudukan yang kuat, baik di masyarakat maupun dalam peraturan perundang- undangan negara. Kerajaan-kerajaan Islam yang pernah berdiri di Indonesia melaksanakan hukum Islam dalam wilayah kekuasaannya masing-masing. Kerajaan Islam Pasal yang berdiri di Aceh Utara pada akhir abad ke 13 M, merupakan kerajaan Islam pertama yang kemudian diikuti dengan berdirinya kerajaan-kerajaan Islam lainnya, misalnya: Demak, Jepara, Tuban, Gresik, Ngampel dan Banten. Di bagian Timur Indonesia berdiri pula kerajaan Islam, seperti: Tidore dan Makasar. Pada pertengahan abad ke 16, suatu dinasti baru, yaitu kerajaan Mataram memerintah Jawa Tengah, dan akhirnya berhasil menaklukkan kerajaan-kerajaan kecil di pesisir utara, sangat besar perannya dalam penyebaran Islam di Nusantara. Dengan masuknya penguasa kerajaan Mataram ke dalam agama Islam, maka pada permulaan abad ke 17 M penyebaran agama Islam hampir meliputi sebagian besar wilayah Indonesia (Muchtar Zarkasyi : 21).

Agama Islam masuk Indonesia melalui jaIan perdagangan di kota - kota pesisir secara damai tanpa melaIui gejolak, sehingga norma-norma sosial Islam dapat diterima dengan mudah oleh masyarakat Indonesia bersamaan dengan penyebaran dan penganutan agama Islam oleh sebagian besar penduduk Indonesia. Dengan timbulnya komunitas-komunitas masyarakat Islam, maka kebutuhan akan lembaga peradilan yang memutus perkara berdasarkan hukum Islam makin diperlukan. Hal ini nampak jelas dari proses pembentukan lembaga peradilan yang berdasarkan hukum Islam tersebut yakni Dalam keadaan tertentu, terutama bila tidak ada hakim di suatu wilayah tertentu, maka dua orang yang bersengketa itu dapat bertahkim kepada seseorang yang dianggap memenuhi syarat. Tahkim (menundukkan diri kepada seseorang yang mempunyai otoritas menyelesaikan masaIah hukum) hanya dapat berlaku apabila kedua belah pihak terlebih dahulu sepakat untuk menerima dan mentaati putusannya nanti, juga tidak boleh menyangkut pelaksanaan pidana, seperti had (ketentuan hukum yang sudah positif bentuk hukumnya) dan ta ‘zir (kententuan hukum yang bentuk hukumnya melihat kemaslahatan masyarakat).Bila tidak ada Imam, maka penyerahan wewenang untuk pelaksanaan peradilan dapat oleh ahlu al-hally wa al-aqdi (lembaga yang mempunyai otoritas menentukan hukuman), yakni para sesepuh dan ninik mamak dengan kesepakatan.

Tauliyah dari Imamah pada dasarnya peradilan yang didasarkan atas pelimpahan wewenang atau delegation of authority dari kepala negara atau orang-orang yang ditugaskan olehnya kepada seseorang yang memenuhi persyaratan tertentu. Dengan mengikuti ketiga proses pembentukan peradilan tersebut di atas, dapatlah diduga bahwa perkembangan qadla al- syar’i (peradilan agama) di Indonesia dimulai dari periode TAHKIM,yakni pada permulaan Islam menginjakkan kakinya di bumi Indonesia dan dalam suasana masyarakat sekeliling belum mengenal ajaran Islam, tentulah orang-orang Islam yang bersengketa akan bertahkim kepada ulama yang ada. Kemudian setelah terbentuk kelompok masyarakat Islam yang mampu mengatur tata kehidupannya sendiri menurut ajaran barn tersebut atau di suatu wilayah yang pemah diperintah raja-raja Islam, tetapi kerajaan itu punah karena penjajahan, maka peradilan Islam masuk ke dalam periode tauliyah (otoritas hukum) oleh ahlu al-hally wa al- aqdi. Keadaan demikian ini jelas terlihat di daerah-daerah yang dahulu disebut daerah peradilan adat, yakni het inheemscherechtdpraak in rechtsstreeks bestuurd gebied atau disebut pula adatrechtspraak. Tingkat terakhir dari perkembangan peradilan agama adalah periode tauliyah dari imamah (otoritas hukum yang diberikan oleh penguasa), yakni setelah terbentuk kerajaan Islam,maka otomatis para hakim diangkat oleh para raja sebagai wali al-amri (Daniel S. Lev: 1-2).

Pengadilan Agama di masa raja-raja Islam diselenggarakan oleh para penghulu, yaitu pejabat administrasi kemasjidan setempat. Sidang - sidang pengadilan agama pada masa itu biasanya berlangsung di serambi masjid, sehingga pengadilan agama sering pula disebut “Pengadilan Serambi”. Keadaan ini dapat dijumpai di semua wilayah swapraja Islam di seluruh Nusantara, yang kebanyakan menempatkan jabatan keagamaan, penghulu dan atau hakim, sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan pemerintahan umum.Kelembagaan Peradilan Agama sebagai wadah, dan hukum Islam sebagai muatan atau isi pokok pegangan dalam menyelesaikan dan memutus perkara, tidak dapat dipisahkan. Dalam sejarah perkembangannya, kelembagaan peradilan agama mengalami pasang surut. Pada masa kekuasaan kerajaan Islam lembaga peradilan agama termasuk bagian yang tak terpisahkan dengan pemerintahan umum, sebagai penghulu kraton yang mengurus keagamaan Islam dalam semua aspek kehidupan. Pada masa pemerintahan VOC, kelembagaan peradilan agama akan dihapuskan dengan membentuk peradilan tersendiri dengan hukum yang berlaku di negeri Belanda, namun kelembagaan ini tidak dapat betjalan karena tidak menerapkan hukum Islam. Usaha-usaha untuk menghapuskan peradilan agama yang identik dengan hukum Islam, sudah dimulai sejak VOC mulai menginjakkan kaki di bumi Nusantara ini. Usaha tersebut dengan cara mengurangi kewenangan peradilan agama sedikit demi sedikit. Pada tahun 1830 Pemerintah Belanda menempatkan peradilan agama di bawah pengawasan “landraad” (pengadilan negeri). Hanya lembaga landraad yang berkuasa untuk memerintahkan pelaksanaan putusan pengadilan agama dalam bentuk “excecutoire verklaring” (pelaksanaan putusan). Pengadilan Agama tidak berwenang untuk menyita barang dan uang (Daud Ali : 223). Dan tidak adanya kewenangan yang seperti ini terns berlangsung sampai dengan lahirnya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Lahirnya firman Raja Belanda (Koninklijk Besluit) tanggal 19 Januari 1882 Nomor 24, Staatsblad 1882 - 152 telah mengubah susunan dan status peradilan agama. Wewenang pengadilan agam.a yang disebut dengan “preisterraacf’ tetap daIam bidang perkawinan dan kewarisan, serta pengakuan dan pengukuhan akan keberadaan pengadilan agama yang telah ada sebelumnya (Achmad Rustandi: 2), dan hukum Islam sebagai pegangannya.

Berlakunya Staatsblad 1937 Nomor 116 telah mengurangi kompentensi pengadilan agama di Jawa dan Madura daIam bidang perselisihan harta benda, yang berarti masaIah wakaf dan waris hams diserahkan kepada pengadilan negeri. Mereka (Pemerintah Kolonial Belanda) berdalih, bahwa dalam kenyataan kehidupan bermasyarakat, hukum Islam tidak mendalam pengaruhnya pada aturan-aturan kewarisan dalam keluarga Jawa dan Madura serta di tempat-tempat lain di seluruh Indonesia (Daniel S Lev: 35-36). Pada tanggal 3 Januari 1946 dengan Keputusan Pemerintah Nomor lJSD dibentuk Kementrian Agama, kemudian dengan Penetapan Pemerintah tanggal25 Maret 1946 Nomor 5/SD semua urusan mengenai Mahkamah Islam Tinggi dipindahkan dari Kementrian Kehakiman ke dalam Kementrian Agama. Langkah ini memungkinkan konsolidasi bagi seluruh administrasi lembaga-lembaga Islam dalam sebuah wadahlbadan yang besnat nasional. Berlakunya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 menunjukkan dengan jelas maksud- maksud untuk mempersatukan administrasi Nikah, Talak dan Rujuk di seluruh wilayah Indonesia di bawah pengawasan Kementrian Agama (Achmad Rustandi: 3). Usaha untukmenghapuskan pengadilan agama masih terus berlangsung sampai dengan keluarnya Undang-undang Nomor 19 Tahun 1948 dan Undang-undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 tentang Tindakan Sementara untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan, Kekuasaan dan Acara Pengadilan-pengadilan Sipil, antara lain mengandung ketentuan pokok bahwa peradilan agama merupakan bagian tersendiri dati peradilan swapraja dan peradilan adat tidak turut terhapus dan kelanjutannya diatur dengan peraturan pemerintah. Proses keluarnya peraturan pemerintah inilah yang mengalami banyak hambatan, sehingga dapat keluar setelah berjalan tujuh tahun dengan keluarnya Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957 (Muchtar Zarkasyi : 33 - 37).

Dengan keluarnya Undang -undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, maka kedudukan Peradilan Agama mulai nampakjelas dalam sistem peradilan di Indonesia. Undang-undang ini menegaskan prinsip-prinsip sebagai berikut : Pertama, Peradilan dilakukan “Demi Keadilan Berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa”; Kedua, Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Us aha Negara; Ketiga, Mahkamah Agung adalah Pengadilan Negara Tertinggi. Keempat, Badan-badan yang melaksanakan peradilan secara organisatoris, administratif, dan finansial ada di bawah masing-masing departemen yang bersangkutan. Kelima, susunan kekuasaan serta acara dari badan peradilan itu masing-masing diatur dalam undang-undang tersendiri. Hal ini dengan sendirinya memberikan landasan yang kokoh bagi kemandirian peradilan agama, dan memberikan status yang sarna dengan peradilan-peradilan lainnya di Indonesia.

Lahirnya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memperkokoh keberadaan pengadilan agama. Di dalam undang-undang ini tidak ada ketentuan yang bertentangan dengan ajaran Islam. Pasa12 ayat (1) undang-undang ini semakin memperteguh pelaksanaan ajaran Islam (Hukum Islam).Suasana cerah kembali mewarnai perkembangan peradilan agama di Indonesia dengan keluarnya Undang- undang Nomor 7 Tahun 1989 ten tang Peradilan Agama yang telah memberikan landasan untuk mewujudkan peradilan agama yang mandiri, sederajat dan memantapkan serta mensejajarkan kedudukan peradilan agama dengan lingkungan peradilan lainnya.

Dalam sejarah perkembangannya, personil peradilan agama sejak dulu selalu dipegang oleh para ulama yang disegani yang menjadi panutan masyarakat sekelilingnya. Hal itu sudah dapat dilihat sejak dari proses pertumbuhan peradilan agama sebagai-mana disebut di atas. Pada masa kerajaan-kerajaan Islam, penghulu keraton sebagai pemimpin keagamaan Islam di lingkungan keraton yang membantu tugas raja di bidang keagamaan yang bersumber dari ajaran Islam, berasal dari ulama seperti KaBjeng Penghulu Tafsir Anom IV pada Kesunanan Surakarta. Ia pemah mendapat tugas untuk membuka Madrasah Mambaul Ulum pada tahun 1905. Demikian pula para personil yang telah banyak berkecimpung dalam penyelenggaraan peradilan agama adalah ulama-ulama yang disegani, seperti: KH. Abdullah Sirad Penghulu Pakualaman, KH. Abu Amar Penghulu Purbalingga, K.H. Moh. Saubari Penghulu Tegal, K.H. Mahfudl Penghulu Kutoarjo, KH. Ichsan Penghulu Temanggung, KH. Moh. Isa Penghulu Serang, KH.Musta’in Penghulu Tuban, dan KH. Moh. Adnan Ketua Mahkamah Islam Tinggi tiga zaman (Belanda, Jepang dan RI) (Daniel S. Lev: 5-7). Namun sejak tahun 1970-an, perekrutan tenaga personil di lingkungan peradilan agama khususnya untuk tenaga hakim dan kepaniteraan mulai diambil dati alumni IAIN dan perguruan tinggi agama.

Dari uraian singkat tentang sejarah perkembangan peradilan agama tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa peradilan agama bercita-cita untuk dapat memberikan pengayoman dan pelayanan hukum kepada masyarakat.