Hak Masyarakat Pencari Keadilan

Hak-hak Masyarakat Pencari Keadilan

(Pasal 6 ayat 1 huruf c SK KMA-RI No. 144/KMA/SK/VIII/2007)

1.Berhak mempreoleh Bantuan Hukum

2.Berhak perkaranya segera dimajukan ke pengadilan

3.Berhak segera diadili oleh pengadilan

4.Berhak mengetahui apa yang disangkakan kepadanya pada awal pemeriksaan

5.Berhak mengetahui apa disangkakan kepadanya dalam bahasa yang dimengerti olehnya.

6.Berhak memberikan keterangan secara bebas dihadapan hakim.

7.Berhak mendapatkan bantuan juru bahasa/penerjemah jika tidak paham bahasa Indonesia

8.Berhak memilih penasehat hukumnya sendiri.

9.Berhak menghubungi penasehat hukumnya sesuai dengan ketentuan undang-undang.

10.Bagi orang asing berhak menghubungi/berbicara dengan perwakilan negaranya dalam menghadapi proses persidangan.

11.Berhak menghubungi/menerima kunjungan dokter pribadinya dalam hal terdakwa ditahan.

12.Berhak mengetahui tentang penahanan atas dirinya oleh pejabat yang berwenang.

13.Berhak menghubungi/menerima kunjungan keluarga untuk mendapatkan jaminan penagguhan penahanan atau mendapatkan bantuan hukum.

14.Berhak menghubungi/menerima orang lain yang tidak berhubungan dengan perkaranya untuk kepentingan pekerjaan atau kepentingan keluarganya.

15.Berhak mengirim/menerima surat ke/dari penasehat hukumnya atau keluarganya setiap kali diperlukan olehnya.

16.Berhak diadili dalam sidang yang terbuka untuk umum.

17.Berhak menghubungi/menerima kunjungan rohaniawan.

18.Berhak untuk mengajukan saksi atau saksi ahli yang menguntungkan bagi dirinya.

19.Berhak segera menerima atau menolak putusan.

20.Berhak minta banding atas putusan pengadilan, dalam waktu yang ditentukan undang-undang, kecuali terhadap putusan bebas, lepas dari segala tuntutan hukum, dan putusan dalam acara cepat.

21.Berhak untuk mencabut atas pernyataannya menerima atau menolak putusan dalam waktu yang ditentuka undang-undang.

22.Berhak mempelajari putusan sebelum menyatakan menerima atau menolak putusan dalam waktu yang ditentukan undang-undang

Prosedur Dan Proses Penyelesaian Perkara Peninjauan Kembali (PK)

IV. Prosedur Dan Proses Penyelesaian Perkara Peninjauan Kembali (PK)

PROSEDUR :

Langkah-langkah yang harus dilakukan pemohon peninjauan kembali(PK) :

1. Mengajukan permohonan PK kepada mahkamah agung secara tertulis atau lisan melalui pengadilan agama/mahkamah syar’iyah

2. Mengajukan PK dalam tenggang waktu 180 hari sesudah penetapan/putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap atau sejak ditemukan bukti adanya kebohongan/bukti baru, dan bila alasan pemohon PK berdasarkan bukti baru (novum), maka bukti baru tersebut dinyatakan dibawah sumpah dan disahkan oleh pejabat yang berwenang (pasal 69 UU No. 14 Tahun 1985 yang telah diubah dengan UU No. 5 Tahun 2004 dan dan UU No.3 Tahun 2009)

3. Membayar biaya perkara PK (pasal 70 UU No 14 Tahun 1985 yang telah diubah dengan UU No.45 Tahun 2004, pasal 89 dan 90 UU No.7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UU No. 5 Tahun 2004 dan dan UU No.3 Tahun 2009).

4. Panitera pengadilan tingkat pertama memberitahukan dan menyampaikan salinan memori PK kepada pihak lawan dalam tenggang waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas ) hari

5. Pihak lawan berhak mengajukan surat jawaban terhadap memori PK dalam tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal diterimanya salinan permohonan PK.

6. Panitera pengadilan tingkat pertama mengirimkan berkas PK ke MA selambat-lambatnya dalam tenggang waktu 30 (tiga puluh ) hari.

7. Panitera MA menyampaikan salinan putusan PK kepada pengadilan agama /mahkamah syar’iyah.

8. Pengadilan agama / mahkamah syar’iyah menyampaikan salinan putusan PK kepada para pihak selambat-lambatnya dalam tenggang waktu 30 (tiga puluh ) hari

9. Setelah putusan disampaikan kepada para pihak maka panitera :

   a. Untuk perkara cerai talak :

1. Memberitahukan tentang penetapan hari sidang penyaksian ikrar talak dengan memanggil pemohon dan termohon.

2. Memberikan akta cerai sebagai surat bukti cerai selambat-lambatnya 7(tujuh) hari

     b. Untuk perkara cerai gugat :

Memberikan akta cerai sebagai surat bukti cerai selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh ) hari.

PROSES PENYELESAIAN PERKARA

1. Permohonan PK diteliti kelengkapan berkasnya oleh Mahkamah Agung, kemudian dicatat dan diberi nomor register perkara PK.

2. Mahkamah Agung memberitahukan kepada pemohon dan termohon PK Bahwa perkaranya telah diregistrasi.

3. Ketua Mahkamah Agung menetapkan tim dan selanjutnya ketua tim menetapkan Majelis Hakim Agung yang akan memeriksa perkara PK.

4. Penyerahan berkas perkara oleh asisten koordinator ( Askor ) kepada panitera pengganti yang menangani perkara PK tersebut

5. Panitera pengganti mendistribusikan berkas perkara ke Majelis Hakim Agung masing-masing (pembaca1, 2 dan membaca 3 ) untuk diberi pendapat.

6. Majelis Hakim Agung memutus perkara.

7. Mahkamah agung mengirimkan salinan putusan kepada para pihak melalui pengadilan tingkat pertama yang menerima permohonan PK.

Prosedur Dan Proses Penyelesaian Perkara Banding

II. Prosedur Dan Proses Penyelesaian Perkara Banding

PROSEDUR :

Langkah-langkah yang harus dilakukan pemohon banding :

1. Permohonan banding harus disampaikan secara tertulis atau lisan kepada pengadilan agama/ mahkamah syar'iyah dalam tenggang waktu :

a. 14 (empat belas) hari, terhitung mulai hari berikutnya dari hari pengucapan putusan, pengumuman / pemberitahuan putusan kepada yang berkepentingan.

b. 30 (tiga puluh) hari bagi pemohon yang tidak bertempat di kediaman di wilayah hukum pengadilan agama/mahkamah syar'iyah yang memutus perkara tingkat pertama (pasal 7 UU No 20 tahun 1947).

2. Membayar biaya perkara banding (pasal 7 UU No. 20 tahun 1947, pasal 89 UU No. 7 tahun 1989 yang telah diubah UU No.3 Tahun 2006 dan UU No.50 Tahun 2009).

3. Panitera memberitahukan adanya permohonan banding (pasal 7 UU No. 20 tahun 1947).

4. Pemohon banding dapat mengajukan memori banding dan termohon banding dapat mengajukan kontra memori banding ( pasal 11 ayat (3) UU No. 20 tahun 1947).

5. Selambat- lambatnya 14(empat belas) hari setelah permohonan diberitahuakan kepada pihak lawan, paniteria memberikan kesmpatan kepada kedua belah pihak untuk melihat surat-surat berkas perkara di pengadialn agama / mahkamh syar'iyah (pasal 11 ayat (1) UU No. 20 tahun 1947).

6. Berkas perkara banding dikirim kepengadilan tinggi agama/ mahkamah syar'iyah proviunsi pengadilan agama/mahkamah syar'iayah selambatnya -lambatnya dalam waktu 1(satu) bulan sejak diterima perkara banding.

7. Salinan putusan banding dikirim oleh pengadilan tinggi agama/mahkamah syar'iyah provinsi kepengadilan agma/ mahkamah syar'iyah yang memeriksa perkara pada tingkat pertama untuk disampaikan kepada para pihak.

8. Pengadilan agama/mahkamah syar'iyah menyampaikan salinan putusan kepada para pihak.

9. Setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap maka panitera :

a. Untuk perkara cerai talak :

1) Memberitahukan tentang penetapan hari sidang penyaksian ikrar talak dengan memanggil pemohon dan termohon.

2) Memberikan akta cerai sebagai surat bukti cerai selambat- lambatnya 7 (tujuh) hari.

b. Untuk perkara cerai gugat :

Memberikan akta cerai sebagai surat bukti cerai selambat-lambatnya 7(tujuh) hari.

 

PROSES PENYELESAIAN PERKARA :

1. Berkas perkara banding dicatat dan diberi nomor register.

2. Ketua pengadilan tinggi agama / mahkamah syar'iyah provinsi membuat penetapan majelis hakim yang akan memeriksa berkas.

3. Panitera menetapkan panitera pengganti yang akan membantu majelis.

4. Panitera pengganti menyerahkan berkas kepada ketua majelis.

5. Panitera pengganti mendistribusikan berkas perkara ke majelis hakim tinggi.

6. Majelis hakim tinggi memeriksa dan memutus perkara banding.

7. Salinan putusan dikirimkan kepada kedua belah pihak melalui pengadilan tingkat pertama.

Prosedur Dan Proses Penyelesaian Perkara Kasasi

III. Prosedur Dan Proses Penyelesaian Perkara Kasasi

PROSEDUR :

Langkah-langkah yang harus dilakukan pemohon kasasi :

1. Permohonan kasasi harus disampaikan secara tertulis atau lisan melalui pengadilan agama /mahkamah syar’iyah yang memutuskan perkara dalam tenggang waktu 14(empat belas)hari sesudah penetapan /putusan pengadilan tinggi agama/mahkamah syar’iyah provinsi diberitahukan kepada pemohon (pasal 46 ayat (1) UUNo.14 Tahun 1985 yang telah diubah dengan UU No.5 Tahun 2004 dan UU No.3 Tahun 2009).

2. Membayar biaya perkara kasasi(pasal 46 ayat (3) UU No.14 Tahun 1985 yang telah diubah dengan UU No.5 Tahun 2004 dan UU No.3 Tahun 2009).

3. Panitera pengadilan tingkat pertama memberitahukan secara tertulis kepada pihak lawan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah permohonan kasasi terdaftar

4. Pemohon kasasi wajib melaporkan memori kasasi dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah permohonannya didaftar( pasal 47 ayat (1) UU No 14 Tahun 1985 yang telah diubah dengan UU No 5 Tahun 2004 dan UU No.3 Tahun 2009).

5. Panitera pengadilan tingkat pertama memberitahukan dan menyampaikan salinan memori kasasi kepada pihak lawan dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya memori kasasi (Pasal 47 ayat (2) UU No.14 Tahun 1985 yang telah diubah dengan UU No.5 Tahun 2004 dan UU No.3 Tahun 2009).

6. Pihak lawan dapat mengajukan surat jawaban terhadap memori kasasi kepada mahkamah agung selambat-lambatnya dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal diterimanya salinan memori kasasi (Pasal 47 ayat (3) UU No.14 Tahun 1985 yang telah diubah dengan UU No.5 Tahun 2004 dan UU No.3 Tahun 2009).

7. Panitera pengadilan tingkat pertama mengirimkan berkas kasasi kepada mahkamah agung selambat-lambatnya dalam tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya memori kasasi dan jawaban memori kasasi (Pasal 48 UU No.14 Tahun 1985 yang telah diubah dengan UU No.5 Tahun 2004 dan UU No.3 Tahun 2009).

8. Panitera mahkamah agung mengirimkan salinan putusan kepada pengadilan agama/mahkamah syar’iyah untuk selanjutnya disampaikan kepada para pihak.

9. Setelah putusan disampaikan kepada para pihak maka panitera :

   a. Untuk perkara cerai talak :

1) Memberitahukan tentang penetapan hari sidang penyaksian ikrar talak dengan memanggil kedua belah pihak.

2) Memberikan akta cerai sebagai surat bukti cerai selambat-lambatnya 7(tujuh)hari

     b. Untuk perkara cerai gugat :

         Memberikan akta cerai sebagai surat bukti cerai selambat-lambatnya 7(tujuh) hari.

PROSES PENYELESAIAN PERKARA :

1. Permohonan kasasi diteliti kelengkapan berkasnya oleh mahkamah agung, kemudian dicatat dan diberi nomor registrasi perkara kasasi.

2. Mahkamah agung memberitahukan kepada pemohon dan termohon kasasi bahwa perkaranya telah diregistrasi.

3. Ketua mahkamah agung menetapkan tim dan selanjutnya ketua tim menetapkan majelis hakim agung yang akan memeriksa perkara kasasi.

4. Penyerahan berkas perkara oleh asisten koordinator (Askor) kepada panitera pengganti yang menangani perkara tersebut.

5. Panitera pengganti mendistribusikan berkas perkara ke majelis hakim agung masing-masing (pembaca1, 2 dan pembaca 3) untuk diberi pendapat.

6. Majelis hakim agung memutus perkara

7. Mahkamah Agung mengirimkan salinan putusan kepada para pihak melalui pengadilan tingkat pertama yang menerima permohonan kasasi.

Prosedur dan Proses Penyelesaian Perkara Gugatan Lain

I.C. Prosedur Dan Proses Penyelesaian Perkara Gugatan Lain

PROSEDUR:

Langkah-langkah yang harus dilakukan Pengugat:

1. Mengajukan gugatan secara tertulis atau lisan kepada pengadilan agama/mahkamah syar'iah (pasal 118 Hir, 142 R.Bg).

2. Gugatan diajukan kepada pengadilan agama/ mahkamah syar'iyah:

a. Yang daerah hukum meliputi tempat kediaman tergugat;

b. Bila tempat kediaman tergugat tidak diketahui, maka gugatan diajukan kepada pengadilan agama /mahkamah syar'iyah, yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat.

c. Bila mengenai benda tetap, maka gugatan dapat diajukan kepada pengadilan agama /mahkamah syar'iyah, yang daerah hukumnya meliputi tempat letak benda tersebut. Bila benda tetap tersebut terletak dalam wilayah beberapa pengadilan agama /mahkamah syar'iyah, maka gugatan dapat diajukan kepada salah satu pengadilan agama /mahkamah syar'iyah yang dipilih oleh penggugat (pasal 118 HIR, 142 R.Bg.).

3. Membayar biaya perkara (pasal 121 ayat (4) HIR, 145ayat (4)R.Bg.Jo. Pasal 89 UU No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah UU No.3 Tahun 2006 dan UU No.50 Tahun 2009). Bagi yang tidak mampu dapat berpekara secara Cuma-Cuma (prodeo) (pasal 237 HIR, 273R. Bg.).

4. Pengugat dan Tergugat atau kuasanya menghadiri sidang pemeriksaan berdasarkan panggilan pengadilan agama /mahkamah syar'iyah (pasal 121, 124, dan 125 HIR, 145R.Bg.).

PROSES PENYELESAIAN PERKARA :

1. Penggugat mendaftarkan gugatan ke pengadilan agama / mahkamah syar’iyah.

2. Penggugat dan tergugat dipanggil oleh pengadilan agama / mahkamah syari’yah untuk menghadiri persidangan.

3. a. Tahapan persidangan :

1). Pada pemeriksaan sidang pertama hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak melalui mediasi (PERMA No. 1 Tahun 2008).

2).Apabila mendiasi tidak berhasil maka pemeriksaan perkara dengan membacakan surat gugatan , jawaban , jawab menjawab, pembuktian dan kesimpulan. Dalam tahap jawab menjawab ( sebelum pembuktian) tergugat dapat mengajukan gugatan rekonvensi atau (gugat balik) (Pasal 132 HIR, 158 R.Bg.).

     b. Putusan pengadilan agama/mahkamah syari'yah atas gugatan tersebut sebagai berikut :

1) Gugatan dikabulkan. Apabila tergugat tidak puas dapat mengajukan banding melalui pengadilan agama / mahkamah syar'iyah tersebut.

2) Gugatan ditolak. Penggugat dapat mengajukan banding melalui pengadilan agama/mahkamah syar'iyah tersebut.

3) Gugatan tidak diterima, Penggugat dapat mengajukan permohonan baru.

4. Setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, kedua belah pihak dapat meminta salinan putusan (pasal 185 HIR, 196 R.Bg.).

5. Apabila pihak yang kalah dihukum untuk menyerahkan objek sangketa, kemudian tidak mau melaksanakan secara sukarela dapat mengajukan permohonan eksekusi kepada pengadilan agama / mahkamah syar'iyah.